Pendidikan Pancasila: Makalah Hakikat Sila-sila Pancasila
Pancasila merupakan satu kesatuan dari lima butir sila, dimana sila yang satu tidak bisa dipisahkan dari sila yang lainnya. Keseluruhan sila didalam Pancasila merupakan suatu kesatuan organis atau suatu kesatuan yang bulat. Adapun susunan sila-sila Pancasila adalah sistematis-hierarkhis, artinya kelima sila Pancasila itu menunjukan suatu rangkaian berurutan yang bertingkat (hierarkhis).
KULIAH
Yogi Triswandani
11/24/202310 min baca
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pancasila merupakan satu kesatuan dari lima butir sila, dimana sila yang satu tidak bisa dipisahkan dari sila yang lainnya. Keseluruhan sila didalam Pancasila merupakan suatu kesatuan organis atau suatu kesatuan yang bulat. Adapun susunan sila-sila Pancasila adalah sistematis-hierarkhis, artinya kelima sila Pancasila itu menunjukan suatu rangkaian berurutan yang bertingkat (hierarkhis). Tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu. Sehingga tidak dapat digeser atau dibolak-balik. Sekalipun sila-sila di dalam Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dilepas-pisahkan satu dari yang lainya, namun dalam hal memahami hakekat pengertiannya sangatlah diperlukan uraian sila demi sila.
Hal ini dapat di gambarkan sebagai berikut; Sila I: ”Ketuhanan Yang Maha Esa”, meliputi dan menjiwai sila II, III, IV, dan V. Sila II: ”Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab”, diliputi dan dijiwai sila I, meliputi dan menjiwai sila III, IV, dan V. Sila III: ”Persatuan Indonesia”, diliputi dan dijiwai sila I, dan II, meliputi dan menjiwai sila IV dan V. Sila IV: ”Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”, diliputi dan dijiwai sila I, II, III, meliputi dan menjiwai sila V. Sila V: ”Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, diliputi dan dijiwai sila I, II, III, dan IV.
Untuk lebih jelasnya dicontohkan sebagai berikut, faham kemanusiaan dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia faham kemanusiaan sebagai yang dirumuskan dalam sila II adalah faham kemanusiaan yang dibimbing oleh ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dimaksud dengan sila II diliputi dan dijiwai oleh sila I, begitu pula sila-sila yang lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sila II, III, IV, dan V pada hakekatnya merupakan penjabaran dan penghayatan dari sila I.
Adapun susunan sila-sila Pancasila adalah sistematis-hierarkhis, artinya kelima sila itu menunjukan suatu rangkaian yang bertingkat (heararkhis). Sekalipun sila-sila di dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya, namun dalam memahami hakikat pengertiannya sangat diperlukan uraian sila demi sila. Uraian atau penafsiran haruslah bersumber, berpedoman, dan berdasar kepada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.
B. Rumusan Masalah
Pada tulisan ini hendak dicoba pemahaman lebih lanjut yang dijadikan rumusan masalah, diantaranya:
1. Apa pengertian Hakikat Sila-sila Pancasila?
2. Apa tujuan dari memahami Hakikat Sila-sila Pancasila?
3. Apasajakah Hakikat Sila-sila Pancasila?
C. Tujuan Pembuatan Makalah
Makalah ini dibuat sebagai jawaban atas tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adapun pembahasan tentang Hakikat Sila-sila Pancasila yang penulis susun dalam makalah ini mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:
1. Memiliki pengetahuan tentang Hakikat Sila-sila Pancasila.
2. Mengetahui tujuan dari memahami Hakikat Sila-sila Pancasila.
3. Mengetahui hakikat-hakikat dari masing-masing sila Pancasila.
BAB II. PEMBAHASAN
A. Pengertian Hakikat Sila-sila Pancasila
Hakikat sila-sila Pancasila merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila yang mana nilai-nilai tersebut telah dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sendiri merupakan sistem filsafat negara yang mengandung hasil pemikiran yang mendalam dari para pendiri bangsa Indonesia.
Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai budaya dan tradisi Indonesia, serta akulturasi budaya yang dianggap sebagai norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Setiap sila pada hakikatnya merupakan asas sendiri dengan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
B. Tujuan Memahami Hakikat Sila-sila Pancasila
Ada beberapa tujuan yang dimaksud dalam memahami hakikat sila-sila Pancasila, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pedoman nilai moral dan filosofis untuk membuat keputusan dan merancang kebijakan di semua tingkatan pemerintahan.
2. Membantu mempersatukan masyarakat Indonesia dengan menekankan persatuan, keberagaman, dan saling menghormati, menciptakan rasa identitas bersama.
3. Menciptakan landasan etika bagi perilaku individu dan masyarakat, mendorong nilai-nilai seperti keadilan, belas kasihan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
4. Mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat, menggaris bawahi pentingnya musyawarah, perwakilan, dan keputusan bersama.
5. Menekankan keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang merata, menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.
6. Mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia, merayakan keberagaman, dan mendukung pelestarian warisan budaya.
7. Sila-sila Pancasila tercantum dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945), menjadi landasan hukum bagi pembentukan undang-undang, kebijakan, dan lembaga negara.
C. Hakikat Sila-Sila Pancasila
C.1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha tunggal, tiada sekutu, Esa dalam dzat-Nya, Esa dalam sifat-Nya, Esa dalam Perbuatan-Nya. Artinya bahwa dzat Tuhan tidak terdiri dari dzat-dzat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sempurna, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi ke-Tuhanan yang maha Esa, mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang maha Esa, pencipta alam semesta, beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika.
Atas keyakinan yang demikian, maka Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan Negara memberi jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Bagi dan didalam Negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan, serta tidak boleh ada paksaan agama, dengan kata lain di negara Indonesia tidak ada paham yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa (atheisme).
Sebagai sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa menjadi sumber pokok kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai, mendasari, serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara republik Indonesia yang berdaulat penuh, bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakekat pengertian itu sesuai dengan:
a. Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi antara lain ”atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa….”
b. Pasal 29 UUD 1945:
1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
Inti sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah kesesuaian sifat-sifat dan hakikat Negara dengan hakikat Tuhan. Kesesuaian itu dalam arti kesesuaian sebab-akibat. Maka dalam segala aspek penyelenggaraan Negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat nila-nilai yang berasal dari tuhan, yaitu nila-nilai agama. Telah dijelaskan di muka bahwa pendukung pokok dalam penyelenggaraan Negara adalah manusia, sedangkan hakikat kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan. Dalam pengertian ini hubungan antara manusia dengan tuhan juga memiliki hubungan sebab-akibat. Tuhan adalah sebagai sebab yang pertama atau kausa prima, maka segala sesuatu termasuk manusia adalah merupakan ciptaan tuhan (Notonagoro).
Hubungan manusia dengan tuhan, yang menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai makhluk tuhan terkandung dalam nilai-nilai agama. Maka menjadi suatu kewajiban manusia sebagai makhluk tuhan, untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang hakikatnya berupa nila-nilai kebaikan, kebenaran, dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Disis lain Negara adalah suatu lembaga kemanusiaan, yaitu suatu lembaga kemasyarakatan yang anggota-anggotanya terdiri atas manusia, diadakan oleh manusia untuk manusia, bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan manusia sebagai warganya. Maka Negara berkewajiban untuk merealisasikan kebaikan, kebenaran, kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian untuk seluruh warganya.
Maka dapat disimpulkan bahwa Negara adalah sebagai akibat dari manusia, karena Negara adalah lembaga masyarakat dan masyarakat adalah terdiri atas manusia-manusia, adapun keberadaan manusia adalah berasal dari tuhan. Jadi, hubungan Negara dengan tuhan memiliki hubungan kesesuaian dalam arti sebab akibat yang tidak langsung, yaitu Negara sebagai akibat langsung dari manusia dan manusia sebagai akibat adanya tuhan. Maka sudah menjadi suatu keharusan bagi Negara untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang berasal dari tuhan.
Hubungan antara Negara dengan landasan sila pertama, yaitu inti sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah berupa hubungan yang bersifat mutlak dan tidak langsung. Hal ini sesuai dengan asal mula bahan Pancasila yaitu berupa nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebudayaan yang telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala yang konsekuensinya harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara.
C.2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu mahluk berbudi yang mempunyai potensi, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi inilah manusia menduduki martabat yang tinggi, dengan akal budinya manusia menjadi berkebudayaan, dengan budi nuraninya manusia meyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif tidak subyektif apalagi sewenang-wenang.
Beradab berasal dari kata adab, yang berarti budaya. Mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan. Adab mengandung pengertian tata kesopanan kesusilaan atau moral. Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Di dalam sila kedua kemanusiaan yang adil yang beradab telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakekat mahluk manusia. Sila kedua ini diliputi dan dijiwai sila kesatu hal ini berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaa-Nya. Hakekat pengertian diatas sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia yang pertama dan pasal-pasal 27, 28, 29, dan 30 UUD 1945.
Inti sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah landasan manusia. Maka konsekuensinya dalam setiap aspek penyelengaraan Negara antara lain hakikat Negara, bentuk Negara, tujuan Negara , kekuasaan Negara, moral Negara dan para penyelenggara Negara dan lain-lainnya harus sesuai dengan sifat-sifat dan hakikat manusia. Hal ini dapat dipahami karena Negara adalah lembaga masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia, dibentuk oleh manusia untuk manusia dan mempunyai suatu tujuan bersama untuk manusia pula. Maka segala aspek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan hakikat dan sifat-sifat manusia Indonesia yang monopluralis, terutama dalam pengertian yang lebih sentral pendukung pokok Negara berdasarkan sifat kodrat manusia monodualis yaitu manusia sebagai individu dan makhluk social.
Oleh karena itu dalam kaitannya dengan hakikat Negara harus sesuai dengan hakikat sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk social. Maka bentuk dan sifat Negara Indonesia bukanlah Negara individualis yang hanya menekankan sifat makhluk individu, namaun juga bukan Negara klass yang hanya menekankan sifat mahluk sosial, yang berarti manusia hanya berarti bila ia dalam masyarakat secara keseluruhan.
Maka sifat dan hakikat Negara Indonesia adalah monodualis yaitu baik sifat kodrat individu maupun makhluk sosial secara serasi, harmonis, dan seimbang. Selain itu hakikat dan sifat Negara Indonesia bukan hanya menekankan segi kerja jasmani belaka, atau juga bukan hanya menekankan segi rohaninya saja, namun sifat Negara harus sesuai dengan kedua sifat tersebut yaitu baik kerja jasmani maupun kejiwaan secara serasi dan seimbang, karena dalam praktek pelaksanaannya hakikat dan sifat Negara harus sesuai dengan hakikat kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan.
C.3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh tidak terpecah belah. Persatuan berarti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung dua makna yaitu makna geograpis dan makna bangsa dalam arti politis. Jadi persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah Negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.
Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila I dan II. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan dan suku bangsa, sebaliknya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang padu tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Hakekat pengertian itu sesuai dengan pembukaan UUD1945 alenia ke empat dan pasal-pasal 1, 32, 35, dan 36 UUD 1945
C.4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan dengan sila IV bahwa “kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat”. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mupakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedura) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan.
Jadi, sila ke IV adalah bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musawarah dengan pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan yang maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Hakekat pengertian itu sesuai dengan pembukaan UUD alenia empat dan pasal-pasal 1, 2, 3, 28 dan 37 UUD 1945.
C.5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, sila ke V berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
Sila Keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil-makmur berdasarkan Pancasila. Hakekat pengertian itu sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan pasal-pasal 23, 27, 28, 29, 31 dan 34 UUD 1945.
Inti sila kelima yaitu “keadilan” yang mengandung makna sifat-sifat dan keadaan Negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia. Hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan tuhannya, dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri (notonegoro). Keadilan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pengertian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua ini terjelma dalam sila kelima, yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya. Oleh karena itu inti sila keadilan sosial adalah memenuhi hakikat adil.
Realisasi keadilan dalam praktek kenegaraan secara kongkrit, keadilan social ini mengandung cita-cita kefilsafatan yang bersumber pada sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Hal ini menyangkut realisasi keadilan dalam kaitannya dengan Negara Indonesia sendiri (dalam lingkup nasional) maupun dalam hubungan Negara Indonesia dengan Negara lain (lingkup internasional).
Dalam lingkup nasional realisasi keadilan diwujudkan dalam tiga segi (keadilan segitiga) yaitu:
1. Keadilan distributive, yaitu hubungan keadilan antara Negara dengan warganya. Negara wajib memenuhi keadilan terhadap warganya yaitu wajib membagi-bagikan terhadap warganya apa yang telah menjadi haknya.
2. Keadilan bertaat (legal), yaitu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap Negara. Jadi dalam pengertian keadilan legal ini negaralah yang wajib memenuhi keadilan terhadap negaranya.
3. Keadilan komulatif, yaitu keadilan antara warga Negara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan perkataan lain hubungan keadilan antara warga Negara.
Selain itu, secara kejiwaan, cita-cita keadilan tersebut juga meliputi seluruh unsur manusia, jadi juga bersifat monopluralis. Sudah menjadi bawaan hakikatnya hakikat mutlak manusia untuk memenuhi kepentingan hidupnya baik yang ketubuhan maupun yang kejiwaan, baik dari dirinya sendiri-sendiri maupun dari orang lain, semua itu dalam realisasi hubungan kemanusiaan selengkapnya yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.
BAB III. PENUTUP
A. Kesimpulan
Pancasila mempunyai kedudukan dan peran utama sebagai dasar filsafat Negara. Dengan kedudukannya, Pancasila mendasari dan menjiwai semua proses penyelenggaraan Negara dalam berbagai bidang serta menjadi rujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.
Pancasila memberikan suatu arah dan kriteria yang jelas mengenai layak atau tidaknya suatu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga Negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung hakekat dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila menggambarkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.
B. Saran
Warga negara Indonesia merupakan sekumpulan orang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia. Oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia yang baik maka perlu menghormati, menghargai, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam pemahaman bahwa hakikat sila-sila Pancasila itu sudah sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri.
Bagi civitas akademika manapun, ini adalah kesempatan terbaik dan terbatas untuk bisa fokus mempelajari, dan memahami hakikat sila-sila Pancasila mengingat konsep dan fasilitas sedang membersamai pembelajaran.
Makalah ini tentunya banyak kekurangan dan kelemahan kerena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang kami peroleh sehubungan dengan makalah ini. Penulis banyak berharap kepada para pembaca agar memberikan kritik maupun saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
Fahrian, Rizki. (2013, 12 Nopember). Hakikat Sila-sila Pancasila. Diakses pada 24 Nopember 2023, dari http://rizkifahrian09.blogspot.com/2013/11/hakikat-sila-sila-pancasila.html
Medina Sari, Annisa. (2023, 13 Oktober). Hakikat Sila-sila Pancasila, Landasan Bagi Bangsa Indonesia. Diakses pada 22 Nopember 2023, dari https://fahum.umsu.ac.id/hakikat-sila-sila-pancasila-landasan-bagi-bangsa-indonesia/#:~:text=Hakikat%20Sila%20%E2%80%93%20Sila%20Pancasila%20merupakan,dari%20para%20pendiri%20bangsa%20Indonesia.
Saran kami apabila akan digunakan untuk kepentigan karya ilmiah Anda, jadikan artikel ini sebagai referensi saja. Jangan sepenuhnya menyalin tanpa dipelajari terlebih dahulu. Lakukan beberapa perubahan di dalamnya seperti; perbaikan kekeliruan pada huruf, periksa kembali konten dan perbaiki apabila ada yang tidak sesuai dengan kaidahnya, sempurnakan konten pada karya Anda dengan menggabung beberapa sumber lain yang terkait.
Semoga bermanfaat dan menjadi berkah.